KOTAKU, SAMARINDA-Tujuh Fraksi DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) sampaikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna ke-29 yang digelar, Jum’at (8/8/2025).
Agenda utamanya dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis yang diajukan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim DR Ir H Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana.
Mewakili Pemprov Kaltim, hadir Asisten II Ujang Rahmad.
Dua Ranperda yang dibahas kali ini menyangkut revisi regulasi dua BUMD besar milik Kaltim.
Yakni perubahan ketiga atas Perda Nomor 11 tahun 2009 tentang PT Migas Mandiri Pratama (MMP) dan perubahan kedua atas Perda Nomor 9 tahun 2012 tentang PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida).
Kedua Ranperda ini dianggap vital karena menyangkut penguatan tata kelola dan transparansi BUMD, yang berperan penting dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah.
Namun, dinamika politik mencuat ketika tujuh fraksi menyampaikan pandangan umum. Perbedaan mencolok terjadi soal mekanisme pembahasan lanjutan.
Tiga Fraksi masing-masing Gerindra, PDI Perjuangan, dan PKB mendorong agar pembahasan dilakukan lewat Panitia Khusus (Pansus). Ketiganya menilai, Ranperda ini berdampak strategis dan butuh pembahasan lintas sektor.
“Pembahasan melalui Pansus akan lebih komprehensif dan lintas sektor. Mengingat kompleksitas perubahan regulasi dan dampaknya terhadap BUMD,” tegas Abdul Rakhman Bolong, juru bicara Fraksi Gerindra.
Sementara empat Fraksi lainnya — termasuk Golkar — lebih memilih pembahasan lewat komisi yang membidangi.
“Komisi-Komisi sudah memiliki kapasitas dan kewenangan substantif. Pembahasan melalui komisi akan lebih efisien tanpa mengurangi kedalaman materi,” ujar Sarkowi V Zahry dari Fraksi Golkar.
Meski sempat terjadi perbedaan pandangan, seluruh fraksi tetap sepakat bahwa kedua Ranperda ini mendesak untuk disahkan demi memperkuat peran BUMD sebagai penggerak ekonomi daerah dan instrumen pembangunan berkelanjutan.
Menutup rapat, pimpinan DPRD Kaltim menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang aktif dalam pembahasan.
“Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas perhatian dan partisipasi semua pihak. Semoga proses legislasi ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kaltim,” ucap Hasanuddin Mas’ud sebelum mengetuk palu penutup. (*)
