KOTAKU, SAMARINDA-Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim di Balikpapan, Selasa (9/9/2025).
Agenda utama pertemuan ini yakni membahas rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Banggar DPRD Kaltim Ekti Imanuel, didampingi Sekretaris Banggar Ananda Emira Moeis, serta dihadiri anggota Banggar lainnya.
Di antaranya Yenni Eviliana, Baba, Guntur, Firnadi Ikhsan, Safuad, M Darlis Pattalongi, M Samsun, Husin Djufri, Baharuddin Demmu, Abdulloh, Sayid Muziburrachman, Baharuddin Muin, Yusuf Mustafa, dan Syarifatul Sya’diah.
Sementara dari eksekutif hadir jajaran TAPD Kaltim, termasuk Asisten I Setdaprov Ujang Rachmat, Kepala Bappeda Yusliando, Kepala Biro Kesra Dasmiah, Kepala Biro Hukum Suparmi, Kepala Bapenda Ismiati, Kepala BPKAD A. Muzzakir, Kepala Dinas Perhubungan Irhamsyah, dan sejumlah kepala OPD lainnya.
Dalam pembukaan rapat, Ekti Imanuel menegaskan pentingnya melakukan evaluasi terhadap realisasi semester I APBD 2025 sebagai dasar penyusunan perubahan KUA-PPAS.
“Kami ingin memastikan bahwa proyeksi enam bulan mendatang benar-benar realistis dan mencerminkan kondisi fiskal daerah secara akurat,” tegas Ekti.
Dia juga menekankan perlunya transparansi dalam penyusunan pendapatan daerah agar setiap asumsi anggaran memiliki dasar kuat.
“Pendapatan harus dihitung secara cermat, jangan sampai menyusun anggaran berdasarkan asumsi yang lemah,” ujarnya.
Banggar DPRD Kaltim meminta TAPD menyampaikan data rinci mengenai capaian belanja dan pendapatan semester I serta penyesuaian target untuk sisa tahun berjalan.
Proses pembahasan berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari anggota Banggar terkait sektor strategis seperti infrastruktur, layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Banggar DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap tahapan pembahasan agar KUA-PPAS perubahan 2025 benar-benar efektif, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat Kaltim.
(*)
