KOTAKU, SAMARINDA-Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim):menegaskan pentingnya percepatan pengisian Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Keladen di Kabupaten Paser.
Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim Abdurahman KA, menekankan agar warga lokal menjadi prioritas utama dalam program transmigrasi tersebut demi memastikan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Abdurahman dalam Dialog Publika TVRI Kaltim, Senin (1/9/2025).
Dia mengingatkan bahwa bangunan dan fasilitas yang telah disiapkan pemerintah sejak tahun 2017, seperti rumah dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), berisiko rusak bila tidak segera ditempati.
Tahun ini, pemerintah menyediakan kuota 50 Kepala Keluarga (KK) untuk menempati kawasan tersebut.
“Harapan kami, warga lokal segera mendapatkan persetujuan dari Kementerian berdasarkan data Disnakertrans Paser.
Harus bahu-membahu mendukung program ini agar manfaatnya cepat dirasakan,” ujar Abdurahman.
Menurutnya, UPT Keladen memiliki potensi ekonomi besar, terutama sektor perkebunan sawit, yang bisa menjadi sumber penghidupan baru bagi transmigran sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi Paser.
Abdurahman juga menyampaikan aspirasi masyarakat yang menilai program transmigrasi di Paser perlu dievaluasi karena kebutuhan lokal sudah relatif terpenuhi.
Dia mengusulkan agar program serupa dikembangkan di kabupaten lain di Kaltim untuk pemerataan pembangunan.
“Kami mendorong agar daerah lain juga mendapat kesempatan dalam program transmigrasi. Ini bagian dari pemerataan kesejahteraan,” tambahnya.
Dengan kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang memicu lonjakan populasi di wilayah sekitar, termasuk Paser, DPRD Kaltim menilai program transmigrasi perlu lebih adaptif terhadap perubahan demografi dan kebutuhan sosial-ekonomi warga.
Dialog tersebut juga menghadirkan Kepala Disnakertrans Kaltim Rozani Erawandi, pengamat sosial Unmul Muhammad Arifin, dan Kabid Transmigrasi Disnakertrans Paser Juhaeni, yang sepakat perlunya sinergi lintas sektor agar program transmigrasi tetap relevan di era pembangunan IKN. (*)
