KOTAKU, SAMARINDA-Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya untuk mengawal pemerataan pembangunan desa, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih.
Hal ini ditegaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, di Gedung E DPRD Kaltim, Jumat (15/8/2025).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi IV Muhammad Darlis Pattalongi turut dihadiri Ketua DPRD Kaltim DR Ir H Hasanuddin Mas’ud, Kepala DPMPD Kaltim Puguh Harjanto, serta anggota Komisi IV lainnya seperti Fadly Imawan, Syahariah Mas’ud, dan Damayanti.
Dalam rapat tersebut, Darlis menegaskan bahwa DPRD Kaltim mendorong pemerintah provinsi untuk memprioritaskan pembangunan jalan untuk tiga desa tertinggal, yakni Kampung Deraya, Tanjung Soke, dan Gerungung di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat (Kubar).
Akses jalan sepanjang 31,67 Kilometer di wilayah itu menjadi urat nadi bagi mobilitas masyarakat sekitar yang jaraknya hanya sekitar 45 Km dari kawasan IKN.
“Keberhasilan pembangunan desa adalah kunci kemajuan Kalimantan Timur. Maka pembangunan infrastruktur harus jadi prioritas, terutama untuk wilayah yang masih tertinggal,” tegas Darlis.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyoroti pentingnya percepatan penyediaan listrik dan air bersih bagi desa-desa yang belum terjangkau jaringan dasar tersebut.
“Kami minta DPMPD menjadi motor penggerak agar desa-desa tanpa listrik dan air segera mendapatkan solusi nyata,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala DPMPD Kaltim Puguh Harjanto mengungkapkan masih ada sekitar 109 desa yang belum teraliri listrik dan 17 desa yang sama sekali belum memiliki jaringan listrik.
DPMPD, kata dia, akan memperkuat kolaborasi lintas OPD serta menggandeng dunia usaha untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
“Dukungan DPRD penting, terutama dalam penyusunan regulasi dan penganggaran agar pembangunan desa benar-benar inklusif,” tutupnya. (*)
