KOTAKU, SAMARINDA-Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono meminta pemerintah pusat transparan dengan investasi yang akan ada di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal itu diungkap Nidya Listiyono supaya masyarakat bisa memperoleh informasi.
Menurutnya, transparansi sebagai wujud kejelasan ketika proses kegiatan pembangunan berlangsung.
“Hari ini semua keuangan harus transparan dan akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Nidya, beberapa waktu lalu.
Dia menuturkan tanpa ada tranparansi maka akan semakin besar peluang munculnya pelanggaran dalam proses penegakan hukum.
“Kami berharap sinergitas antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan Otorita IKN melakukan hal tersebut secara maksimal,” tuturnya.
Nidya menyebutkan tranparansi dilakukan agar informasi proses pengelolaan administrasi pemerintah bisa didapatkan masyarakat dengan baik.
“Seperti misalnya izin usaha yang dikeluarkan pemerintah,” ungkapnya. Sehingga warga mengerti tentang mekanisme perizinan,” pungkasnya. (Advertorial/DPRD Kaltim)
