Parlementaria

Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim Gelar RDP, Diskusikan Pembayaran Jasa Pelayanan Nakes

KOTAKU, SAMARINDA-Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk melakukan diskusi soal pembayaran jasa pelayanan tenaga kesehatan dan hal lain yang dianggap penting.

RDP ini digelar Kamis (16/11/2023) siang.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim Akhmed Reza Fachlevi bersama anggota yakni Rusman Ya’qub dan Ananda Emira Moies serta Salehuddin menjadi pemimpin rapat tersebut.

Reza menerangkan tentang kejelasan pembayaran jasa pelayanan dan TTP.

“Alhamduliilah sudah dijelaskan oleh Kadis Ketenagakerjaan Provinsi Kaltim bahwa sudah terbayarkan kemudian juga untuk masalah jasa pelayanan sudah ada peningkatan,” tutur legislator Partai Gerindra ini.

Reza menuturkan tentang masalah jasa pelayanan telah diatur lewat Pergub serta sudah sesuai dengan yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu juga tentang sistem pelayanan di rumah sakit.

Progres anggaran serta program BLUD rumah sakit umum daerah tahun 2023 melakukan pembahasan usulan untuk pembuatan “Floating Hospital” dilakukan di kabupaten yang memiliki wilayah sungai lebar.

Beberapa respon tentang permasalahan substansi yang membesar yakni Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim yang berhubungan dengan upah merupakan tanggung jawab tiap RSUD yang melakukan pengelolaan BLUD di Kaltim.

Serta memberikan jasa pelayanan kepada semua aspek kesehatan karena adanya Permenkes Nomor 17 tahun 2023 tentang Jasa Pelayanan Kesehatan dan Pergub No 44 tahun 2015 tentang Pelayanan Rumah Sakit.

Perbaikan terhadap jumlah jasa pelayanan kesehatan termasuk BLUD sesuai dengan Pergub No 44 tahun 2015 dan untuk semua pembayaran TPP maupun jasa pelayanan tenaga kesehatan sudah terbayarkan hingga Oktober 2023.

Namun, jasa pelayanan belum diberikan kepada RSUD Korpri, alasannya karena rumah sakit memiliki pendapatan kurang dari Rp800 juta per tahun.

Sesuai dengan pendapatan BLUD, pendapatan Jasa Pelayanan tenaga Kesehatan antara RSUD satu dengan lainnya memiliki perbedaan.

Dinkes Provinsi Kaltim memiliki program memberikan alat medis yang jumlah seluruh anggaran per tahunnya sebesar Rp10 miliar.

Anggaran ini sifatnya hibah, sehingga dapat memberikan bantuan kepada RS yang ada di kabupaten dan kota di Kaltim.

Terkait program stunting, telah dihitung dalam wujud program untuk pembelisn tablet penambah darah, namum Dinkes Provinsi Kaltim untuk sementara waktu tak dapat melaksanakan pembelian bahan makanan karena belum adanya Juknis dari Kementerian Kesehatan RI.

Besaran maksimal Jasa Pelayanan yang diambil dari jasa rumah sakit yakni 44 persen sedangkan mulai tahun 2014 hingga saat ini diganti menjadi pola paket berdasarkan ketentuan BPJS Kesehatan.

Tenaga kesehatan mempunyai perbedaan besaran jasa pelayanan berdasarkan tingkatan beban kerja sesuai dengan ketentuan rumah sakit dan sesuai dengan kebijakan BPJS Kesehatan.

Belum ada perubahan yang mengurus soal Floating Hospital, terutama RS milik pemerintah maupun tenaga medis yang bekerja yang mengakibatkan sulit untuk dijalankan.

Dengan pengecualian, Floating Hospital ini merupakan suatu hal yang tak rutin serta elemen dari program pengabdian bidang Kesehatan.

Ada sekitar 1.100 perawat yang dimiliki oleh RSUD AWS dengan pembayaran jasa pelayanan (jaspel) rata-rata per bulannya sebesar Rp3 juta sampai Rp5 juta per orang.

Beberapa sumber pemasukan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan yakni gaji, jasa pelayanan, dan TPP PPPK sebanyak Rp2,5 juta per oktober 2023. (Advertorial/DPRD Kaltim)

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top