KOTAKU, SAMARINDA–Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) terus gaspol menyiapkan regulasi pendidikan yang lebih komprehensif.
Kali ini, Pansus menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan 28 perwakilan pemangku kepentingan dari berbagai unsur.
Mulai perguruan tinggi, lembaga penjamin mutu, organisasi profesi guru, hingga kepala sekolah se-Kaltim.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Pansus Agusriansyah Ridwan, dan dibuka oleh Ketua Pansus Sarkowi V Zahry.
Turut hadir sejumlah anggota Pansus seperti Muhammad Samsun, Darlis Pattalongi, Andi Satya Adi Saputra, Syahariah Mas’ud, Yonavia, Damayanti, Sulasih, dan Abdul Giaz.
Forum ini fokus menghimpun masukan substantif soal tantangan pendidikan di daerah, mulai dari kualitas lulusan LPTK, sertifikasi berbasis kompetensi lokal, kesejahteraan guru honorer, hingga akses pendidikan di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).
Para peserta juga menyoroti pentingnya penguatan muatan lokal, pembentukan karakter religius, pendidikan Antibullying, dan pemenuhan guru pendamping difabel.
Ketua Pansus Sarkowi V Zahry, menegaskan Ranperda ini lahir dari kondisi nyata di lapangan dan mampu menjawab kebutuhan pendidikan secara menyeluruh.
“Kami ingin Ranperda ini bukan hanya formalitas hukum, tapi benar-benar jadi dasar sistem pendidikan yang terbuka, adil, dan relevan dengan zaman,” tegasnya.
Sarkowi juga menambahkan, pendidikan di Kaltim tidak boleh hanya capaian akademik semata, tetapi membentuk karakter, moral, dan adab siswa sejak dini.
“Anak-anak tidak cukup hanya pintar di atas kertas. Tapi juga harus punya sikap dan kepribadian yang baik. Pendidikan harus menyentuh hati,” ujarnya.
Melalui Ranperda ini, DPRD Kaltim berharap lahir payung hukum yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Bukan hanya mencetak generasi berprestasi, tapi juga berkarakter yang siap membangun masa depan daerah dan bangsa. (*)
