KOTAKU, SAMARINDA-Konflik lahan akibat aktivitas sawit dan tambang di Kutai Barat (Kubar) makin kompleks.
Untuk mencari solusi, pimpinan dan anggota DPRD Kubar melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (21/8/2025), di Gedung E Lantai I DPRD Kaltim.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kubar Agustinus, didampingi Wakil Ketua II Sepe Martinus dan disambut langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel.
Fokus pembahasan yakni persoalan plasma kelapa sawit dan konflik ganti rugi lahan masyarakat Kampung Intu Lingau.
Ekti Imanuel menyoroti lemahnya komitmen perusahaan sawit dalam memenuhi kewajiban plasma 20 persen untuk masyarakat.
Dia juga menegaskan perlunya transparansi dalam proses pembebasan lahan.
“Bahkan ada patok perusahaan yang masuk kampung. Ini jelas merugikan warga,” tegas politisi Gerindra itu.
Selain sawit, sektor tambang juga menjadi sorotan. Berdasarkan temuan Pansus Tambang DPRD Kubar, banyak jalan tambang tidak sesuai standar keselamatan dan minim pengawasan. “Banyak ruas tanpa pos jaga, hingga sering terjadi kecelakaan,” ungkap Ekti.
Dia mendukung penuh kelanjutan kerja Pansus Sawit dan Tambang di Kubar, namun menekankan agar hasil kajian tidak terburu-buru diparipurnakan sebelum semua aspek terpenuhi.
“Sebagai wakil rakyat dari Dapil (Daerah Pemilihan, Red) Kubar dan Mahulu, saya siap meneruskan aspirasi DPRD Kubar ke pemerintah provinsi,” ujarnya.
Sementara itu, Agustinus menjelaskan DPRD Kubar telah membentuk dua pansus.
Masing-masing Pansus Batu Bara dan Pansus Sawit, untuk menelusuri persoalan di lapangan.
Namun, banyak hambatan ditemukan, terutama soal konflik lahan dan program plasma yang mandek.
“Kami ke DPRD Kaltim untuk memperkuat koordinasi. Bahkan masyarakat Kampung Intu Lingau ikut hadir, karena mereka yang paling terdampak,” ujar Agustinus.
Dia berharap sinergi antara DPRD Kubar dan DPRD Kaltim bisa menghasilkan solusi konkret bagi masyarakat yang terdampak aktivitas sawit dan tambang. (*)
