Parlementaria

Warga Perumahan Korpri Diberangkatkan DPRD Kaltim, Bertemu Kemendagri

KOTAKU, SAMARINDA-Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar lagi Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Forum Perempuan Peduli Perum Korpri Loa Bakung Samarinda (FPPPKLB), Selasa (10/10/23).

Pembahasan RDP tersebut tentang melakukan tindaklanjut perubahan mengubah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang saat ini dipegang, menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

Sebab yang dipegang oleh masyarakat Perumahan Korpri Loa Bakung, Samarinda bukanlah SHM tetapi SHGB. Itu yang menjadi permasalahan warga selama 30 tahun ini.

Terkait itu, anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menuturkan dalam RDP itu, Pemerintah Provinsi Kaltim diminta agar mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tujuan pengiriman surat yakni untuk memperoleh jawaban soal masalah sengketa lahan tentang adanya perubahan status dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Solusinya seperti apa, harus bagaimana, nanti tergantung jawaban resminya. Pahit ataupun juga manis pun harus disampaikan kepada warga,” ungkapnya.

Sehingga pihaknya dapat mengambil langkah berikutnya.

Hasil rapat tersebut yakni memberangkatkan tiga orang perwakilan warga Perumahan Kopri Loa Bakung ke Kemendagri agar dapat langsung berkonsultasi soal permasalahan lahan itu.

“Kami sepakati untuk biaya sokongan dari anggota legislatif,” ujarnya.

Hal ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat. (Advertorial/DPRD Kaltim)

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top