KOTAKU, SAMARINDA-Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Agiel Suwarno, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) memberi perhatian terhadap perkebunan rakyat. Sebab selama ini, dia menilai, bantuan acap diberikan kepada perusahaan perkebunan besar.
Agiel menuturkan bahwa Pemprov Kaltim selalu menggelontorkan anggaran tiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim untuk sektor perkebunan.
“Sayangnya dari alokasi anggaran yang ada sangat minim diperuntukan kepada pelaku perkebunan rakyat,” ujar Agiel Suwarno, beberapa waktu lalu.
Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan bisa lebih memperhatikan perkebunan rakyat.
“Setiap tahun memang pasti dianggarkan, tapi untuk perkebunan rakyat harus ditingkatkan lagi anggarannya,” ujarnya.
Legislator dari PDIP ini menyebutkan beberapa faktor memiliki pengaruh terhadap optimalnya anggaran yang ditujukan untuk perkebunan rakyat.
“Di antaranya status lahan Area Pengelolaan Lain (APL), sementara perkebunan masyarakat masih dengan status kawasan hutan bahkan Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan, sehingga dengan status tersebut memberikan dampak hambatan terhadap program pemerintah,” ucapnya.
Statusnya yang masih kawasan hutan dan HGU perusahaan, menyebabkan perkebunan masyarakat belum dapat memperoleh program bantuan.
Agiel mendukung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat mencermati status lahan perkebunan masyarakat dari beberapa faktor hambatan.
“Apabila masih ditemukan perkebunan dengan status di luar APL, maka harus dapat segera dikeluarkan dari status sebelumnya,” ujarnya. (Advertorial/DPRD Kaltim)
