KOTAKU, SAMARINDA-Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) beberapa waktu lalu telah memanggil direksi RSUD AWS untuk berdiskusi tentang transparansi manajemen dana di Kaltim.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono menuturkan perlunya transparansi soal pengelolaan belanja umum daerah di Kaltim. Selain itu, diharapkan masyarakat bisa mengaksesnya.
“Dalam pertemuan tersebut dibahas kasus-kasus seperti penggelapan dana TPP di rumah sakit tersebut hingga hal-hal yang perlu diantisipasi bersama,” ujar Nidya listiyono, beberapa waktu lalu.
Ia juga menyebutkan pentingnya memberi dukungan untuk rumah sakit sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat.
Penting juga meminta data pendapatan dari rumah sakit serta laboratorium yang ada di Kaltim.
Dia juga menyinggung kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki peran penting untuk pengelolaan rumah sakit. Kualitas SDM yang mumpuni juga diperlukan meskipun peralatan medis sudah canggih.
Oleh sebab itu, dia mendorong supaya pelayanan dan tenaga medis mempunyai kualifikasi yang baik.
Rumah sakit di Kaltim sebagai salah satu rumah sakit yang memiliki fasilitas terlengkap di Indonesia.
Harapannya yakni pelayanan kesehatan yang baik bisa didapatkan masyarakat Kaltim supaya tak perlu datang ke daerah lain.
Rumah sakit di Kaltim yang mempunyai sistem manajemen baik, khususnya keuangan, layanan medis serta sistem manajemen informasi.
Lanjutnya, adanya peluang penyelewengan dana dengan menggunakan teknologi misalnya sistem cashless.
“Kami berkomitmen untuk terus memantau dan meningkatkan pengelolaan rumah sakit dan pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (Advertorial/DPRD Kaltim)
