KOTAKU, SAMARINDA-Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan Rapat Dengar pendapat pada (RDP) Senin (16/10/2023) lalu dipimpin Baharuddin Demmu.
Rapat tersebut membahas permintaan penyusutan HGU PT Budiduta Agro Makmur oleh Aliansi Masyarakat Loa Kulu.
“RDP ini merupakan permintaan masyarakat untuk melakukan penciutan terhadap HGU PT Budiduta Agro Makmur, kurang lebih yang diminta masyarakat dalam surat itu sebesar 280 Haktare,” tutur Baharuddin Demmu.
Baharuddin Demmu menjelaskan alasan masyarakat ingin menciutkan HGU. Karena penggarapan tidak pernah dilakukan oleh kepala desa semenjak ada informasi izin keluar.
“Jadi lahan-lahan yang tidak tergarap tersebut, sudah bisa dikategorikan sebagai lahan terlantar,” ujarnya.
Sehingga pemerintah semestinya menerbitkan izin atas tanah itu agar dapat dikelola oleh rakyat.
Dia juga menyebutkan pertemuan lanjutan akan dilakukan untuk melakukan diskusi soal permintaan penyusutan HGU kepada PT Budiduta Agro Makmur.
“Kami masih menunggu klarifikasi PT Budiduta Agro Makmur terhadap perlakuan mereka kepada warga di Loa Kulu, Loa Janan, dan Tenggarong,” ungkapnya.
Dia menyebutkan PT Budiduta Agro Makmur perlu menyampaikan klarifikasi, salah satunya yaitu Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) tak pernah dilakukan.
“Karena diduga pemanfaatan lahan tersebut juga digunakan untuk pertambangan,” ujarnya.
Lanjut dia juga menuturkan bahwa PT Budi Duta tak menghargai masyarakat karena HGU bukan masyarakat yang memiliki kendali. Sedangkan wilayah itu telah ditempati masyarakat semenjak nenek moyang oleh dan sebelum terbitnya izin Budi Duta tahun 1981.
“Masyarakat juga tidak pernah mendapatkan hak-hak ganti rugi dari perusahaan,” ujarnya.
Hal ini jadi catatan bahwa Budi Duta perlu dipanggil lagi untuk memberikan keterangan tentang apa yang telah dilakukan di wilayah izin HGU. (Advertorial/DPRD Kaltim)
