KOTAKU, SAMARINDA-Komisi I DPRD Kaltim soroti banyak terjadi konflik lahan.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim Harun Al Rasyid menuturkan saat ini pihaknya banyak mendapatkan laporan permasalahan tentang konflik lahan. Dia menyebutkan akan memproses laporan tersebut
“Semua surat yang masuk di Komisi I akan kami tanggapi. Diharapkan semua permasalahan itu ada bentuk penyelesaian, sehingga tidak berlarut-larut,” ujar Harun, beberapa waktu lalu.
Legislator dari PKS ini yang juga mengatakan mendapat berbagai macam konflik lahan, salah satunya yakni konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan.
“Lahan yang memang belum ada kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat, tetapi ada juga masyarakat yang mengklaim lahan milik orang lain, tapi tidak tahu lahannya yang mana. Begitu ditunjuk, itu lahan milik orang lain. nah ini kan susah,” jelasnya.
Anggota DPRD Kaltim Dapil Bontang-Kutim-Berau tersebut juga membagikan potret keadaan yang ada di lokasi rawan terjadi konflik. Pihak yang berkaitan perlu melakukan tindaklanjut terhadap kasus yang diterimanya.
“Bagaimana menyelesaikannya, pas di lapangan jadi masalah. Nah ini tentunya masih akan kami lanjutkan, yang terpenting ada kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan.” ungkapnya.
Harun menyebutkan sejumlah konflik lahan lainnya juga terjadi di Kutai Timur (Kutim). Banyak ditemui beberapa kasus dengan kondisi yang saling menumpuk atas hak pengelolaan tanah yang perlu diterangkan tentang klaim yang terjadi untuk menyelesaikanya. Sehingga, beberapa pihak terkait perlu untuk menyelesaikan hal ini.
“Kenapa bisa terjadi tumpang tindih kepemilikan, harusnya BPN itu tidak boleh ada tumpang tindih karena sudah ada yang punya.” ucapnya.
Dalam hal ini, Komisi I DPRD Kaltim berjanji akan melakukan perbaikan untuk menangani permasalahan yang muncul dalam kasus ini. (Advertorial/DPRD Kaltim)
