KOTAKU, SAMARINDA-Anggota Komisi I DPRD Kaltim Jahidin berikan tanggapan soal banyaknya laporan konflik lahan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan yang ada di Kaltim.
Jahidin menuturkan sampai sekarang keluhan soal konflik lahan yang dikumpulkan Komisi I DPRD Kaltim semakin banyak.
Terlebih menyangkut masyarakat dan perusahaan. Namun, pihaknya akan tetap melakukan tindaklanjut terhadap laporan tersebut.
“Laporan tersebut akan tetap kami tanggapi dan proses,” ujarnya.
Namun, masyarakat diharapkan juga dapat menahan diri agar tak melakukan hal yang dianggap melanggar hukum, yang akan berpotensi menciptakan konflik yang akan berlarut-larut.
Legislator PKB ini juga menuturkan bahwa, tak semua masalah-masalah itu ditimbulkan oleh masyarakat. Sebab, sebetulnya ada beberapa hak masyarakat yang perlu terpenuhi.
“Ya mungkin ada masyarakat juga menuntut, karena perusahaan belum memenuhi hak masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Jahidin juga menyarankan agar prosedur tetap dilakukan perusahaan soal pemakaian lahan.
“Sejauh ini ada beberapa perusahaan yang tidak menjalankan prosedur, menggarap lebih awal lahan masyarakat,” ujarnya.
Padahal terdapat hak-hak masyarakat misalnya tentang hak tanam dan tumbuh. (Advertorial/DPRD Kaltim)
