KOTAKU, SAMARINDA-Hingga saat ini, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih memiliki pekerjaan rumah yang sulit diselesaikan tentang masalah sengketa lahan yang banyak terjadi.
Hal itu mendapat sorotan anggota Komisi I DPRD Kaltim Marthinus yang menurutnya penanganan konflik lahan jadi sebuah tugas bagi Pj Gubernur Kaltim untuk menyelesaikannya.
“PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik, banyak sekali tugas yang harus diselesaikan, salah satunya terkait banyaknya masalah sengketa lahan yang belum terselesaikan,” ucap Marthinus, beberapa waktu lalu.
Legislator dari PDIP ini menyebutkan beberapa daerah di Provinsi Kaltim yang sampai saat ini masih ada masalah konflik lahan, misalnya di Desa Saliki, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
“Di sana ada sengketa lahan, antara PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) dengan masyarakat setempat,” ulasnya.
Dia menuturkan sampai saat ini masalah itu masih belum selesai dengan benar.
Oleh karena itu, PJ Gubernur perlu melakukan tindak lanjut agar masalah itu secepatnya bisa terselesaikan.
“Hingga saat ini belum ada kejelasan status tanahnya, apakah itu status tanah negara atau seperti apa,” ungkapnya.
Selain itu juga, belum ada kejelasan apakah ada ganti rugi dari perusahaan kepada masyarakat.
Harapannya PJ Gubernur Kaltim perlu memberikan perhatian lagi supaya masalah yang ada bisa diatasi.
“Ini yang kami harapkan kepada PJ Gubernur Kaltim, jadi banyak tugas yang perlu diselesaikan dari kepemimpinan sebelumnya,” pungkasnya. (Advertorial/DPRD Kaltim)
