KOTAKU, SAMARINDA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim perlu mengedepankan kebijakan guru walaupun saat ini sudah jadi wewenang pemerintah pusat.
Tujuannya agar masalah pendidikan dapat terkoordinasi dengan baik.
Anggota DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane menyoroti soal minimnya jumlah tenaga pendidik yang ada di daerah.
“Di Kaltim, khususnya di Kota Samarinda dan Balikpapan itu jumlah murid sudah banyak, tapi di sisi lain (jumlah tenaga) guru-guru malah mengalami kekurangan, sehingga belum maksimal,” ungkapnya, beberapa waktu lalu.
Mimi menuturkan minimnya jumlah tenaga pendidik akan memberi pengaruh terhadap sistem pembelajaran yang ada di sekolah. Dia berpendapat bahwa kesejahteraan guru juga perlu diupayakan.
“Maka di sinilah dibutuhkan peranan Pemprov Kaltim untuk menyusun program kebijakan yang tepat dan terukur, atas permasalahan kurangnya guru yang menjadi permasalahan dasar dalam dunia pendidikan khususnya di Kaltim,” tuturnya.
Lanjut dia menyebutkan jumlah tenaga pendidikan daerah bisa diisi oleh lulusan perguruan tinggi di Kaltim.
Harapannya agar peran SDM lokal juga bisa ditingkatkan untuk mengatasi persoalan kurangnya guru yang ada di Kaltim.
Dia menuturkan bahwa perguruan tinggi di Kaltim setiap tahun pastinya mencetak jutaan lulusan terbaik.
“Sehingga daerah bisa memanfaatkan kualitas dengan baik,” ujarnya. (Advertorial/DPRD Kaltim)
