KOTAKU, SAMARINDA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih memiliki pekerjaan rumah yang besar soal perkembangan sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T). Salah satu kendalanya yakni infrastruktur yang minim.
Terkait itu, anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub menyebutkan diperlukan adanya pendekatan secara khusus untuk melakukan pembangunan sekolah di daerah 3T daripada daerah perkotaan.
Pemprov juga perlu mengadakan pendekatan untuk memastikan akses pendidikan yang memadai bisa dinikmati oleh anak-anak usia sekolah di daerah 3T.
Dalihnya, pemerintah memiliki tugas untuk pastikan pendidikan yang layak bagi anak-anak usia sekolah yang ada di daerah 3T, meskipun hal itu kemungkinan tak sesuai dengan standar normal.
“Kalau memenuhi standar normal, harus melihat jumlah aanak didik. Apakah tercukupi atau tidak untuk dibangun sekolah . Ya tidak akan maju-maju jika begitu, kan?,” ujar Rusman Ya’qub, beberapa waktu lalu.
Rusman menuturkan bahwa untuk mengatasi masalah pembangunan Infrastruktur pendidikan di daerah 3T dibutuhkan kebijakan secara menyeluruh. Persiapan pembangunan sekolah yang ada di daerah 3T juga sebagai kepentingan nasional.
“Makanya, kadang bisa saja nanti ada sekolah di daerah 3T , dengan (jumlah) anak didik yang lebih kecil.
Tapi bagaimanapun harus menempatkan kepentingan bagi generasi bangsa itu lebih besar,” imbuhnya.
Selain itu, dia juga menekankan jika pembangunan pendidikan tak dilaksanakan dengan baik dan optimal, maka jangan heran jika anak-anak yang ada di daerah itu lebih memilih pendidikan negara tetangga. Hal itu perlu dicegah.
“Jangan sampai begitu, makanya pemerintah harus lebih memperhatikan hal ini. Dan, menjadikan pembangunan sekolah di daerah 3T sebagai kepentingan nasionalisme,” ungkapnya. (Advertorial/DPRD Kaltim)
