KOTAKU, SAMARINDA-Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono meminta pemerintah pusat transparan dengan seluruh investasi yang ada di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi.
Nidya menuturkan bahwa transparansi sebagai wujud kejelasan untuk melaksanakan suatu proses kegiatan.
“Hari ini semua keuangan harus transparan dan akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Nidya.
Dia juga menuturkan tanpa adanya transparansi maka akan ada peluang terjadinya kesalahan dalam proses penegakan hukum.
“Kami berharap sinergitas antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan Otorita IKN melakukan hal tersebut secara maksimal,” ungkapnya.
Menurutnya, adanya transparansi maka masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan baik tentang proses manajemen administrasi pemerintah.
“Seperti misalnya izin usaha yang dikeluarkan pemerintah,” ujarnya.
Sehingga masyarakat juga mengetahui tentang mekanisme perizinan tersebut. (Advertorial/DPRD Kaltim)
