KOTAKU, SAMARINDA-Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud turut menghadiri undangan silaturrahmi Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama dengan Forkopimda, kepala daerah se-Kaltim, beserta OPD Pemprov Kaltim.
Acara ini digelar di Hotel Platinum beberapa waktu lalu.
Hasanuddin Mas’ud menuturkan bahwa silaturrahmi ini merupakan upaya untuk menciptakan komunikasi serta kerja sama Pj Gubernur Kaltim bersama Forkopimda dan kabupaten dan kota se Kaltim.
“Tujuannya untuk membahas isu-isu strategis dan persoalan yang ada di daerah, dan pertemuan seperti ini harus sering-sering dilakukan,” tuturnya.
Dia juga memberikan respon positif terhadap usaha Pemprov Kaltim untuk mempersatukan pemahaman soal penanganan masalah yang perlu segera ditangani.
“Ini langkah positif dari Pj Gubernur dengan mengumpulkan seluruh kepala daerah. Apalagi memasuki tahun politik seperti sekarang ini. Keamanan dan kelancaran proses Pemilu itu harus terjamin,” ujar Hamas sapaan populer Hasanuddin Mas’ud.
Legislator Partai Golkar ini yakin dari hasil pertemuan ini, bupati dan walikota se Kaltim akan menggelar pertemuan rutin minimal sekali dalam kurun waktu tiga bulan.
Sedangkan, pertemuan Forkopimda akan dilaksanakan setiap bulan.
“Sudah disepakati dengan Pj Gubernur, paling tidak sekali tiga bulan akan rapat koordinasi untuk menyinkronkan program pusat dengan kewenangan di daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,” ujarnya.
Sebab, pemerintah daerah merupakan eksekutor kewenangan pusat di daerah.
Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyebutkan bahwa dapat melihat persoalan yang ada di daerah dengan menggelar pertemuan seluruh kepala daerah se Kaltim.
“Setidaknya bisa terlihat, masih ada miskomunikasi dan misregulasi agar segara dapat ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Oleh karena itu, pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota perlu terus menjalin komunikasi serta melaksanakan pertemuan agar dapat menyelaraskan sehingga bisa melaksanakan kewenangan sesuai dengan sasaran.
“Mana yang menjadi kewenangan provinsi dan mana yang harus menjadi kewenangan kabupaten dan kota,” pungkasnya. (Advertorial/DPRD Kaltim)
