KOTAKU, SAMARINDA-Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Agiel Suwarno menuturkan Sungai Mahakam belum optimal pengelolaannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Dorongan untuk Perda inisiatif, saya belum lihat apakah Komisi II mendorong itu. Kalau ada, itu perlu kajian dan harus dibicarakan. Apakah masuk inisiatif atau pemerintah mendorong ke DPRD,” tutur pria yang akrab disapa Agiel ini, beberapa waktu lalu.
Dia menyebutkan Komisi II DPRD Kaltim pernah melakukan diskusi soal penarikan retribusi yang berasal dari jalur Sungai Mahakam.
Namun diskusi ini memiliki kendala payung hukum serta lembaga yang bersangkutan atau kementerian lain.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Timur, Berau dan Bontang ini menilai bahwa Sungai Mahakam yang dipakai menjadi aset daerah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, tak hanya dipakai sebagai tempat untuk pembuangan limbah dari proses penambangan.
“Jangan sampai itu dimanfaatkan pihak luar, tapi daerah tidak dapat apa-apa dari situ,” tegasnya.
Dia juga menyebutkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Melati Bhakti Satya awalnya sebagai pengelola pandu tunda di Sungai Mahakam.
Komisi II DPRD Kaltim belum melakukan pembahasan lagi soal pengelolaan jasa layanan tersebut.
“PT Melati Bhakti Satya yang akan mengelola, belum ada bicara lanjutan. Mungkin itu salah satu yang akan disampaikan dalam Rapat Komisi II,” tuturnya.
Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI -P) ini meminta perusahaan daerah (Perusda) unit usaha pandu tunda meningkatkan kinerja maupun partisipasi untuk demi mendongkrak himpunan PAD.
Selain itu, perlu adanya peresmian dengan wujud peraturan daerah soal berubahnya status perusahaan daerah menjadi perseroan daerah yang sudah didiskusikan oleh Komisi II.
“Saya pikir dengan Perda itu akan lebih kuat lagi,” ujarnya.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan diberi ruang yang luas melalui peraturan daerah untuk melakukan pendalaman aktivitas ekonomi beberapa bidang yang bertujuan untuk menaikkan PAD.
“BUMD harus menjadi pemain utama dalam berbagai sektor di Kaltim, seperti pertambangan, perkebunan, serta perdagangan,” pungkas Agiel. (Advertorial/DPRD Kaltim)
